Showing posts with label article. Show all posts
Showing posts with label article. Show all posts

2016-02-07

Dani Pedrosa, sukses mengecundangi jagoan Movistar Yamaha

Hasil gambar untuk motogp

Rider Repsol Honda, Dani Pedrosa, sukses mengecundangi jagoan Movistar Yamaha, Valentino Rossi dalam perebutan posisi kedua di MotoGP Aragon, Minggu 27 September 2015 malam WIB. The Spanish Smurf beribicara soal kesuksesannya ini.

Perseteruan Pedrosa dan Rossi memang jadi highlight balapan di Aragon – selain jatuhnya Marc Marquez di awal balapan – setelah rekan setim The Doctor, Jorge Lorenzo melesat sendirian di depan. Pedrosa dan Rossi terlibat aksi saling salip yang sengit di empat lap terakhir. Dalam satu lap, keduanya bahkan sempat saling salip menyalip hingga tiga kali.

Dan dalam satu momen, jarak motor keduanya pun sempat sangat dekat sehingga Rossi yang berada lebih di pinggir harus sedikit keluar trek untuk menghindari tabrakan.

Di lap terakhir, para pendukung The Doctor di tribun Aragon pun berdiri dan bersorak ketika dia bisa menyalip – saat tinggal menyisakan beberapa tikungan saja. Namun, di trek yang lebih lurus, Pedrosa bisa memanfaatkan kelebihan horsepower Honda untuk kembali menyalip. Sosok yang tertawa paling akhir adalah Pedrosa yang sukses memastikan diri sebagai runner-up

"Saya sangat senang dengan hasil akhir kali ini. Saya pikir hari ini benar-benar sulit," buka Pedrosa, Crash melansir, Senin (28/9/2015).

"Di awal, saya ada di belakang Ducati (Andrea Iannone). Benar-benar sulit untuk menyalip Ducati. Saya kehilangan beberapa waktu di sana tapi saya melihat Marc (Marquez) jatuh dan saya sadar kalau saya telah berada di bagian depan," lanjutnya.

The Spanish Smurf pun mengaku kalau ia kemudian berusaha membuat ritme terbaik, dan tak terlalu berpikir untuk mengejar Lorenzo yang sudah menjadi lone rider alias memimpin jauh sendirian di depan.

“Kemudian Valentino (Rossi) datang mengganggu dari belakang. Itu benar-benar dekat. Pada putaran-putaran terakhir, saya kekurangan daya cengkeram sehingga jaraknya kian tipis saja. Saya bisa mendengar bunyi mesin motornya dengan jelas! Dia benar-benar menyerang saya. Saya tahu, saya harus berjuang lebih keras saat berhadapan dengan dia,” jelasnya.

“Namun. saya sudah bertekad, kalau dia menyerang (menyalip), saya harus langsung membalas. Saya senang, meskipun bukan yang tercepat, saya menikmati balapan ini," tandas rider 29 tahun berkebangsaan Spanyol itu.
Share:

bahaya popcorn



Rasanya yang lezat serta nikmat memang bikin popcorn jadi camilan yang pas untuk disantap pas nonton film. Namun, tahukah Anda jika di balik kelezatannya popcorn punya dampak yang sangat berbahaya! Ya, salah satunya adalah bisa picu kanker paru-paru.Dalam Jurnal Environmental Health Perspectives, periset menemukan fakta bahwa 75 persen rokok elektrik mengandung diacetyl, senyawa kimia yang bisa picu kanker paru-paru. Nah, yang perlu Anda tahu, senyawa tersebut juga ditemukan dalam proses pembuatan popcorn
.Hasil gambar untuk bahaya popcorn

Kendati berbahaya, Badan Kesehatan Amerika (FDA) memperbolehkan penggunaan diacetyl pada pembuatan makanan. Meski demikian, diacetyl tetap saja nggak aman bila dihirup manusia.

Orang yang hirup diacetyl berpotensi besar mengalami batuk kering hingga sesak napas parah. Demikian menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit seperti dilansir Prevention.

“Benar, asap dalam pembuatan popcorn memang mengandung diacetyl. Jika dihirup, hal tersebut akan sangat berbahaya bagi paru-paru,” ujar Cecile Rose MD, profesor kedokteran National Jewish Health.Dilanjutkan Rose, tak banyak data ilmiah yang bisa memberitahu cara paling aman dalam mempersiapkan dan mengonsumsi popcorn. “Tapi, ada satu hal yang bisa dilakukan. Cobalah untuk tak hirup uap panas pas buka bungkus popcorn. Dengan begitu, risiko terpapar diacetyl bisa diminimalisir,” pungkasnya.
Hasil gambar untuk bahaya popcorn
Masih tetap ngotot suap-suapan pas nonton?
Share:

2016-02-01

beli pulsa dengan bitcoin





Provider yang didukung untuk pembelian pulsa dan paket internet meliputi: KartuHALO, SimPATI, Mentari, XL, Kartu AS, AXIS, IM3, Smartfren, 3, FLEXI, ESIA, dan BOLT. Klik disini untuk membeli pulsa.



Untuk membeli token listrik (PLN), klik disini.



Untuk membeli voucher game online, klik disini. Kami menjual berbagai voucher seperti: COC, DigiCash, FastBlack, GameWave, GARENA, Gemscool, GOGAME, GooglePlay, Lyto, Mainkan, Megaxus, MOBIUS, MOGPLAY, MOLPOINTS, MyCard, ORANGEGAME, PlayPoint, Steam Wallet, VTC.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi langsung situs Tokobitcoin.com
Share:

tool penting dalam berjualan bitcoin



Setiap profesi itu membutuhkan pakaian perang untuk menunjang keberhasilannya. Sebut saja seorang pedagang membutuhkan tempat yang strategis untuk menjadi senjata andalan, seorang penulis membutuhkan komputer yang tersambung internet untuk mencari inspirasi (kalau dulu sebuah pena yang lancar ).

Bagaimana dengan seorang Bitcoin Trader ? Berikut beberapa aplikasi yang wajib diinstall di Smartphone Android dan iOS kalau Anda seorang Bitcoin Trader Sejati !

1. Alarm Notifikasi untuk Genderang perang

Harga Bitcoin yang cenderung naik turun menjadi sebuah ajang jual beli yang sangat menarik bahkan jauh lebih menguntungkan daripada komoditas emas. Tetapi bagaimana kita bisa tahu kapan saat yang tepat untuk membeli dan menjual ? Saya sangat menyarankan anda menginstall beberapa aplikasi berikut untuk membantu monitoring anda di hari-hari yang sibuk:

a. Bitcoin Checker

Aplikasi dapat diakses di link ini . Aplikasi ini secara otomatis dapat melihat dan mengawasi pergerakan harga Bitcoin di seluruh market di dunia termasuk Bitcoin.co.id. Anda dapat memasang berapa persen pergerakan harga untuk membunyikan alarm agar anda mendapatkan notifikasi tidak terlambat dalam membeli maupun menjual. Aplikasi ini juga memiliki widget yang memudahkan anda mengamati pergerakan harga Bitcoin di Indonesia tanpa harus membuka aplikasinya.



b. Bitcoin Ticker Widget

Bitcoin ticker widget juga menyajikan berbagai fasilitas alarm dan monitoring harga Bitcoin termasuk Bitcoin.co.idtetapi dengan berbagai tambahan feature menarik seperti misalnya Portofolio Tracker, Bitcoin News, dan Kalkulator Bitcoin. Bitcoin Ticker Widget ini mempunyai feature yang jauh lebih lengkap dibandingkan Bitcoin Checker tetapi memiliki tampilan yang lebih complicated. Sebagaimana namanya Bitcoin Ticker memiliki widget yang memudahkan kita mengamati harga tanpa harus terus membuka aplikasi. Aplikasi ini dapat didownload disini



2. Google Authenticator / Authy sebagai TAMENG

Setiap pedagang Bitcoin yang memiliki account Bitcoin lebih dari jutaan rupiah wajib menginstall Google Authenticator sebagai tameng pertahanan dari hacker. Aplikasi yang dibuat oleh Google ini memberikan password tambahan selain dari password standard kita. Password dari aplikasi ini secara otomatis berganti setiap 30 detik sehingga menjamin menyulitkan hacker harus menjebol account anda dalam 30 detik dengan password random. Tidak ada yang mau maju berperang tanpa membawa tameng bukan ?

Aplikasi ini dapat di download disini



3. Bitcoin.co.id Aplikasi Apps sebagai PEDANG

Aplikasi official dari Bitcoin.co.id ini memungkinkan anda membeli dan menjual Bitcoin bahkan di tengah perjalanan sekalipun menggunakan Android Anda. Aplikasi ini berkerja menggunakan Trade API dari Bitcoin.co.id yang perlu diaktivasi pada saat login ke dalam sistem Bitcoin.co.id (menu account > trade api).

Karena berbasiskan Trade API sehingga software mobile ini tidak dapat melakukan withdraw atau pengiriman Bitcoin sehingga sekalipun handphone dicuri maka cukup matikan trade API di dalam website Bitcoin.co.id untuk melumpuhkan akses handphone ke account Bitcoin.co.id Anda.

Anda juga dapat menggunakan alamat deposit Bitcoin yang ada di dalam aplikasi ini sebagai alamat penerima Bitcoin secara mudah sebagai wallet penerima (di menu account). Selain itu Aplikasi ini juga memiliki widget untuk memantau khusus pergerakan harga Bitcoin di www.Bitcoin.co.id . Aplikasi ini dapat di download disini

Share:

penjelasan apa itu bitoin via audio



untuk membantu Anda memahami Bitcoin melalui audio yang singkat dan bersahabat ini. Tidak dapat disangkal lagi bahwa memahami Bitcoin itu memang sulit, apalagi bila Anda disuguhkan artikel-artikel berisi ribuan kalimat teknis yang menjelaskan cara kerja Bitcoin. Kami bersama tim BDB.co.id kini menghadirkan audio sepanjang 1,5 menit untuk menjelaskan Bitcoin secara lebih simple dan mudah dipahami kepada para Bitcoiners yang kesulitan untuk memahami hal mendasar tentang Bitcoin.


Anda dapat mendengarkannya di Soundcloud melalui link ini atau via mobile app melalui aplikasi BDB. Jika Anda menggunakan iPhone atau smartphone Android, Anda dapat mendownload mobile app BDB melalui app store atau google play store. Untuk mencari mobile app BDB, cukup ketik ‘BDB’ di search box dan install aplikasinya secara gratis di smartphone Anda.





Anda dapat membuat akun pribadi di mobile app BDB via e-mail, Facebook atau Twitter, namun Anda juga bisa tetap mendengarkan audio yang tersedia di BDB tanpa mendaftar akun dengan cara klik opsi ‘Skip now’ di bagian bawah. Masukkan kata kunci “Bitcoin” di kotak pencarian BDB dan dengarkan audionya!


Anda juga bisa membagikan audio ini ke sahabat dan kerabat Anda untuk membantu menjelaskan Bitcoin dengan mudah. Cukup download audio filenya disini ya.
Share:

2016-01-16

this is article for accept Bitcoin Payments for Your Store


Person-to-person payments

The easiest way to accept bitcoin payments is in-person, simply by getting your customer to send the correct amount of bitcoin (BTC) to your digital wallet. This is similar to thinking of it as a cash-in-hand payment.



This can be done via many smartphone apps, such as the Bitcoin Wallet app by Andreas Schildbach, on Android. There are also options available on the Windows Phone app store for users of that OS.
Some months ago, Apple removed all bitcoin wallet apps from its App Store. However, on 2nd June, the company rescinded this policy, once again paving the way for wallet apps on iOS devices. These are already starting to appear, with Blockchain,Coinbase and others apps now available. We can expect many more to arrive in coming months too.
To find out more about bitcoin transactions, see our detailed guide.
Another alternative is CoinBox which is specifically designed for merchants wanting a straightforward option to receive payments. In these scenarios, the merchant enters the price of an item or service into the phone, which then presents a QR code containing the amount to be paid and the address the funds are sent to. The customer scans the QR code with their bitcoin wallet app and the payment is sent.
Accept Bitcoin Today
All of these simple systems are ideal for small businesses testing bitcoin acceptance or for those doing odd-jobs for small amounts. Businesses which are larger in scale will likely look into a dedicated solution that fits in with their existing POS systems.

Merchant bitcoin point-of-sale (POS) solutions

There is also a growing number of commerce-specific options that aim to streamline the process of taking bitcoin payments. The following services offer a variety of POS solutions for merchants, both online and off.

Coinify

Coinify, a Danish firm that acquired BIPS and Coinzone, offers POS solutions for both brick-and-mortar and online stores. Merchants can get paid in bitcoin or fiat currency – or a mixture of the two – and its mobile app, Coinify POS, works with both Android and iOS devices.
For online sellers, Coinify offers various integration tools, such as payment buttons, shopping cart plugins or hosted invoicing.

CoinKite

CoinKite is a new startup that offers a bitcoin payment terminal looking exactly like the over-the-counter chip-and-PIN terminals we are so used to using in stores today. This handset reads a bitcoin-based debit card, also offered by CoinKite. The handsets can also serve as a bitcoin and litecoin ATM, as well as offer the option to print QR codes for customers to scan with their smartphone apps.
Coinkite Multi-Device POS

CoinBase

Coinbase is another payment processor that provides a point of sale app (Android) for bricks-and-mortar retailers. While it currently only supports US bank accounts as a funding source, it offers extensive e-commerce support. Not only does it offer an HTML code segment for easily inserting payment buttons into your website, it also provides plugins for WordPress, WooCommerce, Megento, and ZenCart.
Coinbase Point of Sale

BitPay

BitPay is an international payments processor for businesses and charities. It is integrated into the SoftTouch POS system for bricks-and-mortar retail stores. However,BitPay has an API which could be implemented into any other POS system with some coding work. BitPay has various tariffs that merchants can subscribe to, enabling features such as using the service on a custom domain (for online stores), exporting transactions to QuickBooks, etc.

Blockchain Merchant

Blockchain have also produced a merchant app for Android devices. Blockchain Merchant promises instant transactions, 0% fees on payments and it has multiple linguistic versions for use around the world.

Revel

As mentioned in our recent report: "Revel Systems offers a range of POS solutions for quick-service restaurants, self-service kiosks, grocery stores and retail outlets, among other merchants. POS packages start at $3,000 plus a monthly fee for an iPad, cash drawer and scanner." It was recently announced that Revel will also include bitcoin as a method of payment in its POS software.
Revel ipad bitcoin point of sale

BitXATM

Germany-based startup BitXatm has announced the arrival of its Sumo Pro – a cryptocurrency ATM with a POS (point of sale) function that will appeal to merchants seeking to easily accept payments from customers in digital currencies.
Costing €2,900 (around $3,993), the stand-alone machine offers a generous 17-inch touchscreen and has the ability to accept any fiat currency. Additionally, it can accept or dispense any digital currency, according to the company’s website.

Paystand

California-based online payment processor PayStand provides US-based websites and mobile applications another way to accept payments such e-checks, credit cards and bitcoin. Paystand have recieved $1m in investment as part of its initial seed-funding round.
Paystand Bitcoin Merchants
Founded in 2009, PayStand aims to be a multi-payment gateway that eliminates merchant transaction fees, in part by supporting digital currency acceptance.

Coin of Sale

A new bitcoin POS system, Coin of Sale, is trying to make it easier for merchants to accept bitcoin payments for their goods and services.
Created by Singapore-based expat Thomas Forgac, Coin of Sale works with both Android and iOS devices. When users sign up for an account, they are automatically set up with an Electrum wallet.
The merchant must simply enter the amount of money that needs to be charged and the app will automatically generate a QR code for it. The customer then scans this QR code to complete the payment.

XBTerminal

XBTerminal provides a bitcoin POS device that allows the merchant's customers to pay from any mobile bitcoin wallet by NFC or QR code. Payment from offline mobile devices is supported by bluetooth. Payments take place through the company's platform and, if desired, bitcoin can be converted instantly to fiat currency at the time of sale.
The company also provides web apps and an online interface for its payments solution for those that wish to invest in third-party hardware.

DIY

With bitcoin, it is possible to forego the fees of using a payment processor or provider, and simply integrate payments into your own custom system. Those with a technical background have achieved this, such as Stephen Early, who integrated bitcoin payments into the POS system of his UK pubs single-handedly.

Get noticed

Whether you have an online or a bricks-and-mortar store, if you accept bitcoin, you need to publicize the fact. You can find a 'bitcoin accepted here' sign at the bitcoin wiki.
We Accept Bitcoin
A sign with more impact may alert customers to the fact you accept bitcoin.Cryptocables produces a range of neon and LED signage.
Bitcoin Accepted Here Neon Sign
Additionally, Coco Mats ’n More offers bitcoin-logoed doormats and 'Bitcoin Accepted Here' mats for merchants wanting to advertise the cryptocurrency as a payment option. 
bitcoin-is-accepted-here-doormat
Credit card and PIN terminal images via Shutterstock
Share:

Bitcoin Legal?

Bitcoin is of interest to law enforcement agencies, tax authorities, and legal regulators, all of which are trying to understand how the cryptocurrency fits into existing frameworks. The legality of your bitcoin activities will depend on who you are, where you live, and what you are doing with it.
Bitcoin has proven to be a contentious issue for regulators and law enforcers, both of which have targeted the digital currency in an attempt to control its use. We are still early on in the game, and many legal authorities are still struggling to understand the cryptocurrency, let alone make laws around it. Amid all this uncertainty, one question stands out: is bitcoin legal?
The answer is, yes, depending on what you’re doing with it.
Read on for our guide to the complex legal landscape surrounding bitcoin. Most of the discussion concerns the US, where many of the legal dramas are currently playing out. Alternatively, you can access our comprehensive Regulation Report for worldwide expert commentary here.

What are the concerns about bitcoin?

is bitcoin legalGovernment agencies are increasingly worried about the implications of bitcoin, as it has the ability to be used anonymously, and is therefore a potential instrument for money laundering. In particular, law enforcers seem to be concerned about the decentralized nature of the currency.
As early as April 2012, the FBI published a document highlighting its fears around bitcoin specifically, drawing a distinction between it and centralized digital currencies such as eGold and WebMoney. It voiced concerns that while US-based exchanges are regulated, offshore services may not be, and could be a haven for criminals to use bitcoin for illicit activities without being traced.
Bitcoin was the only form of currency accepted on Silk Road, an anonymous marketplace that was only accessible over the TOR anonymous browsing network, and which was closed by the FBI in October 2013. Silk Road was commonly used to sell goods that are illegal in many countries, including narcotics. This prompted US Senator Charles Schumer to call for the site to be shut down, explicitly linking it to bitcoin, which he called a "surrogate currency".  The US Drug Enforcement Administration seized bitcoins from a US resident for purchasing a controlled substance in June 2013.

Who regulates it?

Regulators will vary on a per-country basis, but you can expect to see national financial regulators interested in bitcoin and other virtual currencies, potentially along with regional regulators at a sub-country level.

FinCEN

In the US, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), which is an agency within the US Treasury Department, took the initiative. It published guidelines about the use of virtual currencies. FinCEN’s March 18, 2013 guidance defined the circumstances under which virtual currency users could be categorized as money services businesses (also commonly known as money transmitting businesses or MTBs). MTBs must enforce Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Client (KYC) measures, identifying the people that they’re doing business with.

CFTC

The US Commodity Futures Trading Commission (CTFC), which looks after financial derivatives, hasn’t announced regulation yet, but has made it clear that it could if it wanted to.

SEC

The US Securities and Exchange Commission (SEC) hasn’t issued solid regulations on virtual currencies, but its Office of Investor Education and Advocacy published an investor alert to warn people about fraudulent investment schemes involving bitcoin. In particular, it warned of Ponzi schemes, after charging Texas resident Trendon T Shavers (aka ‘pirateat40’), founder and operator of Bitcoin Savings and Trust, with allegedly raising 700,000 bitcoins by promising investors up to 7% weekly interest.

Legislative branch

The SEC case has forced the legislative branch of government to consider bitcoin’s legal status. Shavers had claimed that he could not be prosecuted for securities fraud, as bitcoin wasn’t money. However, Judge Amos Mazzant issued a memorandum arguing that bitcoin can be used as money.
In August 2013, the US Senate wrote to several law enforcement agencies, inquiring about the threats and risks relating to virtual currency. The letters included this one to the Department Of Homeland Security, fretting about the lack of a paper trail for regulators and enforcement agencies to follow for virtual currency transactions. It requested policies and guidance related to the treatment of virtual currencies, and information about any ongoing strategic efforts in the area.
November saw responses from the various agencies. The Department of Homeland Security was the most worried about the criminal threat from illicit use of bitcoin, while the Department of Justice, the Federal Reserve and the Department of Justice all acknowledged the legitimate uses of virtual currencies. The SEC argued that “any interests issued by entities owning virtual currencies or providing returns based on assets such as virtual currencies” were considered securities and thus fell under its remit.

US states

United States of America flagEach US state has their own financial regulators and laws, and each approaches bitcoin differently. California and New York have been particularly aggressive in their pursuit of bitcoin-related organizations, for example, while others, such as New Mexico, South Carolina, and Montana, don’t regulate money transmitting businesses. A list of state approaches to money transmitter laws can be found here.
In May 2013, California’s state financial regulator issued a letter to the Bitcoin Foundation, a nonprofit organization designed to promote bitcoin, warning it that it may be a money transmission business, and threatening people there with potential fines and jail time.
Then, in August 2013, the New York Department of Financial Services issued subpoenas to 22 bitcoin-related companies, although these letters were more conciliatory, asking for a dialogue to develop appropriate regulatory guidelines for the digital currency industry. Since then, New York has acted more positively, with the state’s Superintendent of Financial Services, Benjamin M. Lawsky, announcing that it will accept applications for digital currency exchanges. Lawsky indicated that these businesses will be regulated under new New York regulation, which he committed to having in place by the end of the second quarter of 2014.
New York's BitLicense was the first virtual currency-specific licensing regime to address bitcoin and digital currencies in the US.
Developed by the New York State Department of Financial Services and released in June 2015, the regulation stands in contrast to decisions by US states such as Texas and Vermont to apply existing financial law to the use of the technology, as well as efforts in California to amend prior legislation.
It has emerged as the most recent example of the challenge governments face when attempting to regulate an emerging technology.
BitLicense Research

Private sector companies (banks)

Several banks have stopped accounts owned by people operating bitcoin exchanges. Inat least one case, this was because the bank was unhappy that the company involved did not have a money transmitting business (MTB) account.
The US Senate addressed the issue of banking and federal regulation in a set of hearings held in November. The hearings were exploratory in nature and may not lead to legislation, but feedback from agencies included acknowledgements that there were legitimate uses for the coin.

What this means to you

The legality of bitcoin depends on who you are, and what you’re doing with it.
There are three main categories of bitcoin stakeholder. Someone may fall under more than one of these categories, and each category has its own legal considerations.

Users

These are individuals that obtain bitcoins, and either hoard them or spend them. Under the FinCEN guidance, users who simply exchange bitcoins for goods and services are using it legally.
FinCEN: “A person that creates units of this convertible virtual currency and uses it to purchase real or virtual goods and services is a user of the convertible virtual currency and not subject to regulation as a money transmitter.”

Miners

According to the FinCEN guidance, people creating bitcoins and exchanging them for fiat currency are not safe.
FinCEN: “By contrast, a person that creates units of convertible virtual currency and sells those units to another person for real currency or its equivalent is engaged in transmission to another location and is a money transmitter.”
Miners seem to fall into this category, which could theoretically make them liable for MTB classification. This is a bone of contention for bitcoin miners, who have asked for clarification. This issue has not to our knowledge been tested in court.

Exchanges

Exchanges are defined as MTBs.
FinCEN: “In addition, a person is an exchanger and a money transmitter if the person accepts such de-centralized convertible virtual currency from one person and transmits it to another person as part of the acceptance and transfer of currency, funds, or other value that substitutes for currency.”

Taxation

US tax formIn 2009, the US Internal Revenue Service (IRS) posted information about the tax applications of using virtual currencies inside virtual economies, arguing that taxpayers can receive income from a virtual economy and could be required to report it as taxable income. However, it based this largely on guidance related to bartering, gambling, business, and hobby income.
However, the IRS has not yet posted guidance on ‘open flow’ virtual currencies that can be used outside of virtual economies. In a 27-page report [PDF] published in May 2013, the US General Accounting Office (GAO) called for more guidance from the IRS on this issue.
The IRS responded that its guidance could now be taken to cover virtual currencies as used outside of virtual economies. It added that it was also looking at the potential tax compliance risks posed by anonymous electronic payment systems, and was working with other federal agencies on the topic.
In June 2013, the director of an IRS unit that investigates cyber threats also told theFinancial Times that the use of “cyber-based currency and payment systems” to hide unreported income from the IRS is a threat that it was “vigorously responding to”. And at Senate hearings in November, FinCEN director Jennifer Shasky Calvery confirmed that the IRS would be releasing more guidance on virtual currencies. In short, don’t expect to evade taxes by earning bitcoins instead of fiat currency.

What is the industry doing?

The industry has responded to growing regulator concerns in several ways.
  • Several companies created a committee to form a self-regulatory body calledDATA, designed to encourage open conversation with regulators.
  • The Bitcoin Foundation formed committees to offer legal guidance, steer policy, and liaise with regulators.
  • Exchanges have been attempting to secure MTB licenses at the state and federal levels, and some have avoided doing business with US customers until this is resolved.

Other countries

Few governments have announced any explicit intention to prevent bitcoin use completely. However, around the end of 2013 and start of 2014 there were a series of warnings and directives from central banks and regulators to varying degrees of severity. They ranged from the simple “be careful, bitcoin is neither regulated nor officially a currency”, to blocks on financial institutions and even raids on bitcoin businesses.
Many claim to be worried about the effect that large-scale bitcoin adoption might have on the stability of the financial system, especially if prices are volatile.
Currently, Iceland, Bolivia, Ecuador, Kyrgyzstan and Vietnam are the only countries that seem to have some level of bitcoin ban in place – see the list below for more details; while others such as Russia and Thailand seemed to have outlawed digital currencies then backtracked.

North America (non-US)

Canada

Canada flagCanada has announced that it will tax bitcoins in two ways. Transactions made for goods or services will be treated under its barter transaction rules, while its “Transactions in Securities” document says that profits made on commodity transactions could be income or capital. It confirmed these rules in November 2013.
In late March 2014, the Canada Revenue Agency (CRA) published a new documentoutlining its position on the taxation of digital currencies, which highlighted out the differences between personal and business activities.
In essence, Canada will view the matter subjectively, on a case by case basis. When authorities deem the activities were undertaken for profit, the taxpayer’s income will be taxed with reference to the taxpayer’s inventory at the end of the year. Barter transactions are allowed, but the CRA states that the value of goods or services obtained by bartering digital currencies must be included into the taxpayer’s income, if business related. Losses through theft or embezzlement may be deductible.

South America

Bolivia flagBolivia

El Banco Central de Bolivia, the central bank of the South American nation, has officially banned any currency or coins not issued or regulated by the government, including bitcoin and a list of other cryptocurrencies including namecoin, peercoin, Quark, primecoin and feathercoin.
Issued on 6th May 2014, the new policy states: “It is illegal to use any kind of currency that is not issued and controlled by a government or an authorized entity.” The bank went on to say that citizens are prohibited from denominating prices in any currency that is not previously approved by its national institutions.

Brazil flagBrazil

In April 2014, the Receita Federal, Brazil’s tax authority, established how it would treat the holding and usage of bitcoin and other digital currencies. Taking a stance similar to the one announced by the US Internal Revenue Service in March, Brazil is treating digital currencies as financial assets, with the Receita Federal imposing a 15% capital gains tax at the time of sale, however, there are some key differences that have been generally viewed positively by bitcoin users in the country.
Those who sell less coins with a value of less than 35,000 reals (R$), which is almost $16,000, will not have to pay the tax. This means that bitcoin users in Brazil won’t have to calculate capital gains taxes when making small consumer purchases. The Receita Federal is also requiring annual account declarations from those who possess more than R$1,000 in digital currency holdings.

Colombia

Colombia flagThe Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) may be close to outlawing bitcoin transactions in the South American country, a newspaper claimed on 20th March 2014. The report said that the SFC, in conjunction with Banco central de Colombia, Colombia’s central bank, and the Ministerio de Hacienda y Crédito Público, the executive body responsible for budgetary concerns, is preparing to issue a document outlining the government’s stance on bitcoin and bitcoin-related activities.
A source connected to the Colombian Ministry of Finance told El Tiempo that the ban may very well focus on bitcoin handling activities, rather than outright purchase by consumers. CoinDesk is monitoring the situation and will update this guide as the story develops.

Ecuador flagEcuador

In July 2014, the National Assembly of Ecuador effectively banned bitcoin and other decentralized digital currencies while, in a novel move, establishing guidelines for the creation of a new, state-run currency. The law gives the government permission to make payments in ‘electronic money’, but digital currencies like bitcoin will now be prohibited

Mexico

Mexico flagOn 12th March 2014, the Bank of Mexico issued its first statementon the issue of cryptocurrencies. The bank warned the public via a statement on its website about the “the inherent risks of acquiring these assets and using them as substitutes for conventional methods of payment”. The warning was generally similar to those issued by many of the world's central banks in recent months.
However, most notable were potential restrictions for domestic financial institutions, that some reports implied might strangle bitcoin businesses. Translations of the statements suggest that financial institutions regulated in Mexico “are not authorized to use or carry out any operations with [digital currencies]". Whether that means banks may not deal directly in cryptocurrencies, or may not have relationships with companies that deal in them, is not yet clear.

Europe

European Union

EU flagThe EU’s banking regulator, The European Banking Authority (EBA), issued a warning statement on 13th December 2013 warning of investment risk, but focusing mainly on issues of fraud, tax evasion and other crime connected to virtual currency use.
More recently, in July 2014, the EBA published an ‘opinion’ warning financial institutions to stay away from digital currencies until the industry is regulated. In the document, which was addressed to the EU council, European Commission and European Parliament, the EBA set out new requirements for the regulation of digital currencies and also instructed financial institutions not to buy, hold or sell digital currencies until new rules are in place.

Belgium

Belgium flagThe National Bank of Belgium has no intention of intervening in bitcoin business or regulating it, says the Belgium Bitcoin Association. On 16th January 2014, however, the central bank issued a joint warning with the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) that digital currencies are not issued by any central authority, and as such are at risk of volatility, fraud, and business non-acceptance.

Bulgaria

Bulgaria flagBulgaria’s National Revenue Agency (NRA), the government organisation in charge of administering state taxes and social security contributions in the eastern European nation, has issued new taxation guidelines for digital currency. In a post on 2nd April, the NRA indicated that income from the sale of digital currencies such as bitcoin will be treated as income from the sale of financial assets and taxed at a rate of 10%. Effectively, earnings from bitcoin trades will be taxed on the same level as ordinary income and corporate income in Bulgaria.

Cyprus

Cyprus flagLong an offshore financial services hub, Cyprus has entered the bitcoin fray with enthusiasm and aims to be a hub for bitcoin business in the EU and surrounding territories. It is also home to the world's first brick and mortar bitcoin savings institution, Neo(and its payment processing partner Bee). Still, the Central Bank of Cyprus issued a statement on 7th February 2014 warning about bitcoin's volatility and reminding citizens it is not recognized as legal tender.

Denmark

Denmark flagSo far the Danish authorities have stopped short of regulating digital currencies, although a stern warning was issued in which bitcoin et al. were compared to "glass beads" – a reference presumably to an ancient method of trading baubles of little worth.
More significant is the nation's stance on the taxation of bitcoin for general transactions. Because it is not considered "real", physical money, bitcoin is considered a private asset and any gains are tax exempt; similarly, losses are not deductible. However, for companies whose sole business is related to trading or speculating in digital currencies, gains will be taxed. By how much remains to be seen.

Estonia

Estonia flagEstonia's central bank has not issued a formal statement on bitcoin but one of its managers wrote to Bloomberg on 31st January 2014 calling bitcoin a "problematic scheme", warning investors assumed all risks and reminding people that bitcoin businesses have been known to disappear overnight with customers' money.

Finland

Finland flagFinland issued a regulatory guide to bitcoin in September 2013, which imposed capital gains tax on bitcoins, and taxes bitcoins produced by mining as earned income.
In January 2014, bitcoin was classified as a commodity after the Scandinavian country’s central bank declared that it did not meet the definition of a currency.

France

France flagThe French Senate held hearings into bitcoin and digital currencies in mid-January 2014 that were considered mostly investigatory and positive in tone. The focus was mainly on the opportunities presented by the new technology and how existing laws and organizations could be used to catch wrongdoers. Making bitcoin illegal was not an option, according to observers, and France needed to catch up to neighboring countries in its approach.
More recently, on 5th April, the French Ministry of Economy and Finance said that, while bitcoin is not officially recognized by the state, revenues generated from digital currency transactions are subject to taxation.
“All taxpayers are required to declare all their revenues, including those originating from abroad. This said, there is a certain tolerance [from the state authorities] regarding minor and irregular revenues, for instance from occasional sales,” a spokesperson for the French ministry told Le Monde.

Germany

Germany flagGermany is perhaps the most advanced country when it comes to regulating bitcoin and virtual currencies. Although some issues remain unresolved, the German government has exempted bitcoin transactions held for over one year from 25% capital gains tax. It also categorized bitcoin as a form of private money. In early January 2014 the Bundesbank repeated a warning that bitcoin was “not an alternative to national currencies”, and values were “highly speculative”.

Greece

Greece flagGreece, quite remarkably, has also taken time out from its years-long government spending-related financial crisis to warn youabout the dangers of bitcoin.

Iceland

Iceland flagOne of only two countries to have instigated a ban on bitcoin and other digital currencies due to capital controls resulting from the banking crisis of 2008. Personal ownership does not seem to be an issue, rather buying (importing) bitcoins from outside the country is illegal because it constitutes a movement of capital out of the country. Furthermore, selling products or services for cryptocurrencies is also prohibited
The locally created digital currency auroracoin recently made headlines with its 'Airdrop' to all Icelandic citizens and is not illegal due to its provenance within the country.
However, Iceland's Economic and Trade Committee of Parliament recently met to discuss taxation of auroracoin and to see whether it falls within the capital controls that restrict bitcoin. At the same time they warned of the risks of using the altcoin, which they said is not a currency or regulated by the central banking authorities. Frosti Sigurjónsson, Chairman of the committee, even went as far as to say: “There is evidence however that this is a case of [a money] scam and illegal” on his blog.

Lithuania

Lithuania flagLithuania, wedged between the European Union and its largest trading partner, Russia, issued a warning at the end of January and hinted at a ban on non-government currencies, but later tempered the statement by saying new regulation was "under discussion".

The Netherlands

Netherlands flagHolland in typically liberal style has tacitly assented to the use of digital currencies by issuing guidelines on their tax status. Logically, bitcoin and other cryptocoins are treated as any other currency for tax purposes.

Slovenia

Slovenia flagSlovenia is one of the more permissive governments towards digital currency use, though regulators there issued a statement on 24th December 2013 to remind people that bitcoin is considered neither a currency nor a financial instrument. The country’s Tax Administration and Ministry of Finance also said that bitcoin is subject to income tax like any other non-monetary income, and would be calculated based on the bitcoin-Euro exchange rate at the time of transaction. Selling bitcoin would not be subjected to capital gains tax.

Sweden

Sweden flagSweden’s Finansinspektionen financial regulator now considers bitcoin as a means of payment, following guidance issued last year. Exchanges must register with the regulator and meet the requirements faced by other financial institutions.

Russia

Russian Federation flag“The official Russian currency is the ruble. The use of any other monetary instruments or surrogates is forbidden,”announced Russia’s General Prosecutor’s Office in early February 2014. “The anonymous payment systems and crypto-currencies, including bitcoin [...] are monetary surrogates. As such, their use by private citizens or legal entities is not allowed.” So, bitcoin and other digital currencies seemed to have been are banned in Russia to the shock of the bitcoin world.
However, on 6th March, Russia seemed to soften its stance in a letter from the central bank to an individual who had asked for clarification. In it they said that a meeting of top Russian financial authorities in February did not result in a bitcoin ban, but rather was devoted to “combating crimes in the sphere of the economy devoted to the use of anonymous payment systems and cryptocurrencies on the territory of Russia”. Furthermore, the goal of the meeting was also to “develop a unified approach to the determination of the legal status of cryptocurrencies”.
The exact status of cryptocurrencies in Russia is still a grey area, however, on 1st August 2014 the Ministry of Finance announced proposals to ban the issuance of bitcoin and any operations involving cryptocurrency. If approved, the ban will likely see those who break the new laws end up in jail.

Ukraine

Ukraine flagDespite the unstable political situation in early 2014, Ukraine's central bank has still managed to issue statements on digital currencies, saying related businesses "must register with the agency and abide by existing laws related to the management of electronic money".

United Kingdom

United Kingdom flagMeetings with policymakers in the UK in September 2013 suggested that bitcoin-based businesses would not have to register with regulators, at least for the time being, while they consider their regulatory position. For a while, the UK suggested that bitcoins wouldn’t be treated as money, but would instead be classified as single-purpose vouchers, which could carry a value-added tax (sales tax) liability on any bitcoins that are sold.
However, this idea was reversed in guidance issued on 3rd March. Although the UK tax department, HMRC, stepped back from explicitly recognising bitcoin as a currency, its approach effectively treats it like any other form of payment for tax purposes: “In all instances, VAT will be due in the normal way from suppliers of any goods or services sold in exchange for bitcoin or other similar cryptocurrency.”
Most recently, on 6th August 2014, Chancellor George Osborne announced a new initiative that will explore the potential role of cryptocurrencies in Britain’s economy. Osborne said he has commissioned the Treasury to produce a programme of work on cryptocurrencies, examining their potential risks and benefits. The results, due to be published in the Autumn, could pave the way toward a new regulatory framework for cryptocurrencies in Britain.
As a UK Crown dependency, the Isle of Man is self-governing and has also made moves over recent months to set itself up as a regulated but bitcoin-friendly jurisdiction. In July 2014, the island's Financial Supervision Commission clarified the application of existing regulations on bitcoin, indicating that digital currency businesses will not be subject to a conduct of business or prudential regime by the commission unless they engage in activities regulated under the Financial Services Act of 2008, such as money transmission services. The commission also said it is in the process of drafting a new bill that will provide it with the ability to oversee how digital currency operators comply with AML/CFT legislation.

Asia

China: People's Republic of China

China flagChina’s authorities have had arguably the biggest impact on bitcoin adoption and values in the past months. In early December 2013, the People's Bank of China (PBoC) issued a statementwarning of  bitcoin risks and banning financial institutions from engaging in bitcoin business themselves or transferring funds to/from bitcoin exchanges. Another statement just days later also blocked third-party payment processors from dealing with exchanges, and the price of bitcoin worldwide crashed from its record high of over $1200 by about 50%. The moves have had adramatic effect on the market share of large bitcoin exchanges in the country.
In mid-January, a PBoC official claimed there is no move to suppress or discriminate against bitcoin in China, and exchanges have been allowed to remain open for business. There does seem to be an official campaign to limit bitcoin trade to the fringes, however, and China’s state-owned business TV channel broadcasted a documentary the same week full of dire warnings about risks to investors from price volatility.

China: Hong Kong

Hong Kong flagHong Kong’s Secretary for Financial Services and the Treasuryissued a warning about risks associated with bitcoin on 9th January 2014. The Special Administrative Region (SAR) of China and financial hub has remained otherwise hands-off in its approach to bitcoin, saying it does not pose a risk to the financial system if it is not widely adopted.

Indonesia

Indonesia flagIndonesia’s central bank, Bank Indonesiaissued a warning on 16th January 2014 that bitcoin was not regarded as a currency and accepting it as payment might even break national currency laws. No subsequent action against exchange businesses has been taken as yet, however.

India

India flagIndia’s central bank is said to be “watching” bitcoin. In a series of dramatic moves, the Reserve Bank of India (RBI) issued a warning about bitcoin in late December 2013, which was followed almost immediately by exchanges choosing to suspend operations. One exchange had its premises raided and another was paid a “friendly” visit by tax officials to investigate how digital currencies could be managed and taxed. Some exchanges have since re-opened for business.

Japan

Japan flagAt present there are no laws covering cryptocurrencies in the country. However, since the collapse of bitcoin exchange Mt. Gox and the attention that garnered from the international media, Japan seems to have been pressurised into taking some action.
Initially it appealed for a coordinated effort from the international community to agree on regulation. More recently, Japan’s ruling party, the Liberal Democratic Party (LDP) has launched an committee to investigate cryptocurrencies, and issued a statement saying it is “not a currency, but taxable”. Currently the situation seems to be that bitcoin will be treated as a good and is subject to taxation if transactions fulfil standing tax requirements. Gains on exchange rates are taxable too.
The government has also blocked related banks from “brokering bitcoin transactions or opening accounts holding the virtual unit”. Exactly what constitutes a ‘bitcoin account’ remains unknown, but it presumably refers to one with a known bitcoin service likeBlockchain.info or Coinbase.
The Japanese government is, however, generally curious about bitcoin and will not make any further statements on the matter until it has discussed matters with local bitcoin interests, a government representative has said.

Kyrgyzstan flagKyrgyzstan

The National Bank of the Kyrgyz Republic, the central bank of the Central Asian nation, has said that the use of bitcoin and other digital currencies as a form of payment is currently illegal under national law. Issued this July, the notice states that the only legal tender in Kyrgyzstan is the national currency, the som (KGS), and that as such, any use of bitcoin for payment violates this policy.

Malaysia

Malaysia flagMalaysia’s central bank, Bank Negara Malaysia (BNM), issued one of the shortest statements of its kind on 4th January, cautioning people to be careful when investing in bitcoin but otherwise saying simply, “The Central Bank does not regulate the operations of bitcoin”.

Singapore

Singapore flagSingapore is another major international financial services hub and appears to be one of the world’s most permissive environments for bitcoin. The Monetary Authority of Singapore has stated it “will not interfere” with bitcoin business, despite an earlier warning in September 2013 of the risks. In mid-January 2014 Singapore’s taxation authority, the Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) sent a statement to local brokerage Coin Republic with details on how bitcoin business would be taxed.
Bitcoin will be treated not as a currency, but as either a good or asset, said IRAS. As a good it would be subject to GST (VAT or sales tax) when traded to and from local currency by Singapore-resident businesses and goods purchased with bitcoin would also be subject to sales tax. As an investment asset, bitcoin would not be taxed as Singapore does not have a capital gains tax.
Most recently, on March 13th 2014, MAS announced it will regulate virtual currency exchanges and ATMs, in order to address potential money laundering and terrorist financing risks. Such intermediaries will have to verify the identities of their customers and report any suspicious transactions.

Taiwan (Republic of China)

Taiwan flagThe Financial Supervisory Commission of the Republic of China and the Central Bank of the ROC issued a joint statement at the very beginning of 2014 warning against bitcoin use in Taiwan. Regulators there have also said they will block any attempt to install Robocoin bitcoin ATMs.

Thailand

Thailand flagOn March 18th 2014, after flip-flopping on the issue for the last nine months, the Bank of Thailand issued its first clear statement on bitcoin, warning consumers that it is not a currency and that its use comes with inherent risks. The statement bears similarities to others issued from central banks around the world, but could be considered an improvement in the legal status of bitcoin users, as Thailand was widely considered to have implemented a bitcoin ban in the summer of 2013.
One issue in Thailand is not so much the legality of owning bitcoin, but whether exchanges qualify for a licence to trade in cryptocurrencies, which could be considered a foreign exchange activity and therefore illegal. Hopefully, the legal status of exchanges in the light of the new statement will become clear in coming days.

Vietnam

Vietnam flagThe second country in this list (and the world) to have banned bitcoin: Vietnam's central bank forbade financial institutions from using digital currencies as a means of payment or from offering services in exchange for them back in February 2014. The country had previously warned against their use, stating that the government and State Bank did not recognize bitcoin as a legitimate method of payment.
All that considered, some small bitcoin businesses are still plying their trade in the Southeast Asian country and a bitcoin conference is to be held there in May.

Middle East

Israel

Israel flagThe Israeli Tax Authority was said to be considering a tax on bitcoin, but no further statements have been made at the time of writing. The Bank of Israel (BoI) and the Israeli Ministry of Finance issued a joint statement in February 2014 warning of investment risks as well as the dangers digital currencies posed as vehicles for fraud, money laundering and terror financing. However, the Israel Bar Association ruled in August 2013 that bitcoin “is an appropriate form of payment for attorneys” and authorized its members to accept it.

Jordan

Jordan flagThe Central Bank of Jordan has also issued a similar warning of digital currencies' unregulated status in February 2014 and has prohibited banks, financial companies, payment processors and currency exchangers from dealing with them, particularly bitcoin.

Lebanon

Lebanon flagThe country’s central bank, the Bank of Lebanon, issued a warningstatement on 2nd January 2014 saying that bitcoin did not offer consumer protections, had a volatile price and was often used in criminal transactions. It advised people not to use digital currencies.

Oceania

New Zealand

New Zealand flagBoth the Governor and Assistant Governor at the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) issued personal warnings in mid-December 2013, warning of risks associated with volatility, but also commenting that the technology was “interesting”.
Australia flag

Australia

While the Governor of the Reserve Bank of Australia has previously warned of “speculative excesses”, the Australian Tax Office (ATO) has now provided businesses with guidelines on how it intends to deal with bitcoin, stating that income and profits derived from bitcoin transactions are taxable.
In a letter to an individual, the ATO said that transferring bitcoins to a private company in return for shares would count as income, and that transferring bitcoins to another party would be subject to Goods and Services Tax (GST). Bitcoin profits would also be subject to capital gains tax, it said.
Share:

Blog Archive

Definition List

Unordered List

Support